Bonus Atlet Jangan Dipotong, Kemenpora Akan Danai Operasional NPC | Scr99 Agen Betting Bola | Slot Games | Sabung Ayam | Live Casino
[ 27-10-2018 ]
Bonus Atlet Jangan Dipotong, Kemenpora Akan Danai Operasional NPC | Scr99 Agen Betting Bola | Slot Games | Sabung Ayam | Live Casino

 

 Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan mendanai operasional National Olympic Committee (NPC) Indonesia. Jangan sampai mengorbankan bonus atlet. 

Pemotongan bonus untuk peraih medali Asian Para Games 2018menuai pro dan kontra. NPC menerapkan aturan yang sudah dipakai sejak 2004. Bonus itu digunakan untuk mendanai operasional organisasi. Tapi, Kemenpora dan DPR RI tak menyetujuinya. 

Sekretaris Menpora, Gatot S. Dewa Broto, menegaskan agar tak ada pemotongan bonus. Kemenpora akan menganggarkan biaya itu mulai tahun depan. 

 

"Seperti yang sudah Bapak Menteri (Imam Nahrawi) sebutkan kemarin. Jadi, jika nanti ada persiapan ASEAN Para Games, maka sebagian kecilnya dicuil yang di antaranya untuk fungsi organisasi, operasional dari NPC termasuk kewajiban NPC kepada APC," kata Gatot di Kantor Kemenpora, Senayan, Jumat (26/10/2018).

"Sebelumnya alasan Bapak Senny (Marbun, Ketua NPC Indonesia) kan karena harus bayar untuk APC. Itu tidak apa-apa. Bisa Kemenpora yang bayar," ujarnya.

Toh, kata Gatot, selama ini seperti Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) juga ada biaya administrasi rutin kepada Lembaga Anti Doping Dunia (WADA). Dan itu langsung dari Kementerian Keuangan yang membayar.

"Makanya setiap tahun itu hampir semua kementerian laporannya oleh Kemenlu dan Kemenkeu sejauh mana efektivitas dari dukungan keuangan pemerintah untuk membayar sejumlah organisasi-organisasi," tuturnya kemudian.

Namun, dijelaskan Gatot untuk bisa dibiayai pemerintah perlu adanya pengajuan dari NPC lebih dulu. Hal ini untuk menghindari adanya temuan.

"Prinsipnya itu harus ada usulan pengajuan dari NPC, sama seperti KONI dan KOI hapal mereka, mereka itu tidak terima uang langsung begitu saja, tapi harus ada proposal. Nah, NPC juga kami harapkan melakukan hal yang sama. Karena kalau tidak, kami diperiksa sama BPK," dia menjelaskan.

"Yang jelas kalau ada Munas, itu harus dibantu pemerintah, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari perkantoran itu dbantu pemerintah, kemudian ada pertemuan internasional itu juga dibantu oleh pemerintah," katanya lagi menyoal hal-hal yang idealnya di-cover pemerintah.